Jakarta.Jenderalnews.com – Ketua Umum Plt Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Pendiri Dan Deklartor Partai Demokrat Dr Ir Muhamad Subur Sembiring dalam jumpa pers kepada awak media ( jumat/29/2020) di hotel mega matra jakarta pusat dengan tegas meminta kepada Menteri Hukum Dan Ham Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D untuk kiranya segera memberitahukan kepada Publik terlebih kader – kader Partai Demokrat se-Indonesia tentang SK ( Surat keputusan ) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ( DPP ) versi AHY putra sulung SBY Presiden Ke 6 RI.
“ Menteri Hukum Dan Ham di minta untuk memberikan pejelasan secara konkrit tentang isu SK ( Surat Keputusan ) DPP Partai Demokrat Versi AHY yang di klaim oleh beberapa pengurus DPP Partai Demokrat bahwa SK tersebut sudah keluar.
Hal ini harus di lakukan sehingga tidak membuat masyarakat menjadi bingun terlebih khusus kepada kader – kader Partai Demokrat se-Indonesia apalagi pilkada serentak sudah dekat yaitu tanggal desember 2020
Raja Muda Tanah Karo Provinsi Sumatra Utara ini juga menjelaskan bahwa,” jangan ada pembohongan public yang di lakukan oleh elit – elit politik Partai Demokrat tentang SK DPP Partai Demokrat versi AHY.
Kalau SKnya belum keluar ya di sampaikan kehadapan kader – kader Partai Demokrat se –Indonesia sehingga mereka tau apa yang terjadi dan bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Partai Demokrat dari kehancuran,” jelas Sembiring .
Sembiring juga menambahkan ,”bahwa KPU dan MENDAGRI telah menetapkan tanggal 20 Desember 2020 sudah di mulai proses – proses pilkada di seluruh Indonesia oleh sebab itu SK DPP Partai Demokrat sangatlah penting sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran calon yang di usung oleh Partai Demokrat dalam pilkada serentak tersebut .
Ia juga berharap bahwa ,” seluruh kader Partai Demokrat se -Indonesia harus rapatkan barisan dalam menyelamatkan Partai Demokrat dari kehancuran .
Sebab Partai Demokrat bukan milik pribadi keluarga SBY dan kroni – kroninya di cikeas, namun Partai Demokrat merupakan aset Bangsa dan milik kita semua rakyat Indonesia,”harapnya
Reporter Sandra Charlotte