HYU : Langkah Tepat DPP PDIP Tempuh Jalur Hukum Untuk Menindaklanjuti Aksi Pembakaran Benderah Partainya

oleh manager
622 tampilan
Bagikan berita ini

Jakarta (Jenderalnews.com) –  Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia ( Dpn Gercin ) Hendrik Yance Udam alias HYU yang di temui wartawan di Gedung Nusantara III DPR/PMR – RI  ( kamis 27/Juni/2020 ), mengatakan bahwa sudah sangat  tempat langkah –bijak yang di ambil oleh  DPP PDIP yang di komandani oleh Dr. ( H.C.) Hj.Megawati Soekarnoputri untuk memproses oknum  oknum tertentu yang dengan segaja membakar atribut benderah PDIP.

“ Langkah tersebut sangatlah bijak dan dapat mendinginkan  amarah para kader  PDIP se – Indonesia yang lagi marah  terhadap oknum pembakar bendara  PDIP”

Ditambahkan HYU saya menduga bahwa ada upaya provokasi yang di lakukan oleh kelompok tertentu  yang dengan segaja membakar bendara PDIP, saat aksi unjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Gedung DPR, Rabu (24/5/2020) .Kalau internal kader PDIP yang membakar benderah partainya adalah merupakan hal yang wajar – wajar saja dalam dinamika demokrasi, namun sampai  bukan kader PDIP yang membakar benderah tersebut, itu sudah merupakan upaya provokasi yang di lakukan oleh kelompok tertentu untuk membenturkan sesama anak bangsa  satu  sama lain di NKRI,”tambah HYU tokoh nasional asal papua.

Menurut HYU  jangan sampai manuver politik para elit akhirnya dapat membuat kegaduhan politik di tengah masyarkat. Bapak Kapolri harus mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap para pelakunya sehingga dapat mematahkan upaya provokasi politik yang di lakukan oleh  para elit – elit politik.Sehingga   secara piskologis politik dapat mendinginkan kader PDIP se-Indonesia

Bangsa ini adalah milik kita bersama – sama oleh sebab itu kita harus menjaganya dan merawatnya dalam keberagaman Bineka Tunggal Ika ( berbeda – beda tapi satu )

Demonstrasi adalah wajar saja namun kalau demostrasi tersebut sudah berubah menjadi  gerakan makar yang ingin menurunkan Pemerintahan yang sah, serta melakukan hujatan maka aparat penegak hukum harus kiranya dapat mengambil tindakan preventif atau pencegahan terhadapat aksi tersebut sehingga tidak berubah menjadi arnarkis.

Sebelumnya PDI Perjuangan menyesalkan aksi provokasi yang dilakukan oknum dengan membakar bendera partai tersebut. Pasalnya, di tengah kondisi banyak pihak, termasuk elemen partai berlambang banteng itu fokus membantu rakyat melawan pandemi virus COVID-19, justru ada yang mencoba memperkeruh keadaaan.

PDI Perjuangan melalui Sekjen DPP Hasto Kristiyanto menganggap, ada pihak yang memancing di air keruh, padahal rakyat tidak bisa diadu domba. PDI Perjuangan pun sangat menyesalkan aksi provokasi yang dilakukan dengan membakar bendera partai.

“PDI Perjuangan ini Partai Militan, kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera Partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi,” ujarnya.

Dia mengakui, saat ini seluruh kekuatan Partai fokus pada upaya membantu rakyat di dalam melawan Pandemi COVID-19. “Presiden, wapres dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan. Yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3232 anggota DPRD Kab kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus Partai. Menyatu dengan rakyat, memerangi COVID-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama,” jelasnya.

Oleh sebab itu partai tersebut akan bersikap mereka yang telah membakar bendera Partai, dengan tegas menempuh jalan hukum. “Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,” terang dia dalam rilis resminya yang diterima oleh Jenderalnews.com

Adapun berkaitan dengan proses Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), sikap PDI Perjuangan sejak awal menegaskan bahwa Partai mendengarkan aspirasi tersebut dan terus kedepankan dialog.

“Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi,” tambahnya.

Imbau Kader Partai Tak Terprovokasi

Menurut dia, Indonesia adalah negara besar yang begitu beragam. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga ke Rote sangat majemuk.

“Kita bersatu karena Pancasila. Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya dll. Rakyat di negara-negara tersebut akhirnya menjadi korban. Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi,” tandasnya. (arief)

 

 

Berita Lainnya untuk Anda

Tinggalkan Komen