Antisipasi Demo Di Amerika Saat Pelantikan Presiden Joe Biden : HYU Minta Pemerintahan Presiden Jokowi Untuk  Melindungi WNI  Yang Ada Di Amerika

oleh manager
Bagikan berita ini

Jakarta ( Jenderalnews.com) –  Negara Amerika Serikat dalam waktu dekat ini akan mengadakan pelantikan Presiden terpilih Joe Biden dan Wakil Presiden  Kamala Harris  usai memenangkan Pilpres AS 2020 mengalakan rival politiknya incumbent  Donald Trump dari Partai Republik .

Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Amerika pada Rabu 20 januari 2021 situasi politik memanas saat massa fanatik pendukung mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai bereaksi mengancam akan melakun demostrasi dengan mengunakan sejata api.

Serta gelombang baru pengungsi ke AS kembali muncul menjelang pelantikan Presiden terpilih Joe Biden Otoritas imigrasi Guatemala pada Sabtu (16/1) menyebut, sekitar 7.000 hingga 8.000 pengungsi telah memasuki negara tersebut dan menuju Meksiko sejak Jumat (15/1).

Hal ini mendapatkan tangapan kritis dari HYU sapaan akrab dari Hendrik Yance Udam,Ketua Umum Dpn Gercin Indonesia bahwa,” Untuk mengantisipasi demostrasi saat pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat yang baru.

Maka kami meminta agar supaya Pemerintahan Presiden Jokowi dalam hal ini Menteri Luar Negeri agar supaya kiranya dapat melindungi Warga Negara Indonesia yang bermukim di Amerika Serikat.

Dan Pemerintahan Presiden Jokowi juga harus menyiapkan langkah – langkah preventif  mengatisipasi demostrasi yang akan meluas sehingga dapat mengancam WNI yang ada di Amerika Serikat ,”Kata HYU  Tokoh Nasional asal Papua saat di konfirmasi media ini melalui telpon selulernya  ( Sabtu 16 Januari 2021 )

Menurut HYU bahwa,” Pemerintahan Presiden Jokowi juga harus melakukan komunikasi diplomasi untuk menjemput perubahan kebijakan ekonomi dan politik  Negara Amerika Serikat saat Joe Biden resmi di lantik menjadi Presiden.

Hubungan Diplomatik Indonesia dan Amerika harus di jalin dengan baik sekalipun kilbat Politik, Ekonomi  Pemerintahan Presiden Jokowi selalu mengara ke Negara China.

HYU juga berharap agar supaya kebijakan Politik Ekonomi luar Negeri Presiden terpilih Amerika Serikat yang baru Joe Biden dapat juga menguntungkan Indonesia dari semua aspek yang ada karena secara Geopolitik posisi Indonesia sangat strategis di Asia Tengara.

Ditambahkan  HYU bahwa,” Terlebih  khusus industri kelapa sawit di Indonesia meskipun lahir dengan berbagai potensi yang luar biasa, industri perkebunan kelapa sawit nasional terus menghadapi tantangan yang semakin berat.

Belum usai dengan penolakan produk kelapa sawit di Swiss, perhatian Presiden Amerika Serikat terpilih, Joe Biden terhadap anggaran perubahan iklim diyakini akan menjadi spirit  baru bagi pihak anti sawit untuk memboikot kelapa sawit dari Indonesia untuk tembus pasar Eropa

Perlu diketahui, kampanye penolakan minyak sawit di Swiss telah bergulir sejak pertengahan tahun 2020 lalu. Dimulai dari referendum penolakan produk sawit Indonesia yang digagas sejumlah LSM dengan menggalang tanda tangan dari masyarakat Swiss yang diakui telah berhasil mengumpulkan sebanyak 61.184 petisi dan sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung Swiss.

Sementara itu seperti dilansir dari BBC, Pasukan Garda Nasional telah dikirim ke Washington  DC demi mengantisipasi terulangnya kerusuhan mematikan pekan lalu. FBI juga telah memperingatkan kemungkinan demonstrasi bersenjata oleh massa pendukung Donald Trump di seluruh 50 gedung DPR negara bagian

Keamanan di Washington ditingkatkan dan banyak jalan yang tak jauh dari Gedung Capitol diblokir dengan penghalang beton dan pagar logam. National Mall yang biasanya dipadati ribuan orang saat pelantikan telah ditutup atas perintah Agen Rahasia, badan pelindung presiden. Tim Biden juga telah meminta warga untuk tidak pergi ke ibu kota demi pelantikan karena pandemi COVID-19. Pemerintah daerah pun mengimbau masyarakat untuk menyaksikannya dari jarak jauh.

Hari Minggu (17/1) ini difokuskan untuk mengantisipasi unjuk rasa. Pasalnya, beredar unggahan di jaringan daring pendukung Trump dan sayap kanan yang menyerukan demonstrasi menggunakan senjata pada hari ini. Namun, sejumlah milisi telah mengonfirmasi akan absen dengan alasan keamanan ketat. Ada juga yang mengklaim acara yang direncanakan itu adalah perangkap polisi.

Negara-negara bagian di seluruh negeri juga telah menerapkan tindakan pencegahan, mulai dari menutup celah ke gedung DPR hingga menolak izin demonstrasi. Gubernur Maryland, New Mexico, dan Utah bahkan telah menetapkan status darurat. Sementara itu, California, Pennsylvania, Michigan, Virginia, Washington, dan Wisconsin mengaktifkan Garda Nasional mereka. Texas pun telah menutup gedung DPR negara bagiannya sejak Sabtu (16/1) hingga setelah hari pelantikan.

“Jika Anda berencana datang ke sini atau ke Washington dengan niat buruk, Anda pulang saja sekarang. Anda tidak diterima di sini maupun di ibu kota negara kita. Jika Anda datang ke sini dan macam-macam, Virginia telah bersiap,” kata Gubernur Virginia Ralph Northam.

Para pengamat yakin negara bagian yang mengalami pertempuran Pemilu paling sengit berisiko mengalami kekerasan. Salah satunya adalah Michigan yang telah mendirikan pagar setinggi 6 kaki (1,8 meter) di sekeliling ibu kotanya di Lansing.

“Kami bersiap untuk yang terburuk, meski tetap berharap mereka yang ingin berdemonstrasi di gedung DPR dapat melakukannya dengan damai,” ungkap Direktur Polisi Negara Bagian Joe Gasper.

Jumlah polisi di gedung itu akan ditingkatkan hingga setidaknya pertengahan Februari.

Sementara itu, Facebook pada Sabtu (16/1) mengatakan akan menghentikan sementara iklan aksesori senjata dan perlengkapan militer di AS. Media sosial itu melarang iklan senjata dan amunisi, setidaknya hingga 22 Januari. Sebelumnya, 3 senator dan 4 jaksa agung mendesak Facebook untuk berhenti ‘mengutamakan keuntungan di atas demokrasi bangsa’ ( Areif )

 

Berita Lainnya untuk Anda

Tinggalkan Komen