Jakarta (Jenderalnews.com) – Ketua Umum Dpn Gercin Indonesia HYU sapaan akrab dari Hendrik Yance Udam kepada Media ini saat di wawancarai melalui telpon selulernya yang lagi berada di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat (Minggu 17 Desember 2020 ) mengatakan bahwa,”Kami meminta Pemerintahan Presiden Jokowi untuk segera menindak tegas kapal China yang masuk Indonesia di perairan Selat Sunda.
Karena sudah berungkali kapal berbendera China selalu masuk di Indonesia tanpah ijin dan bisa saja dapat menganggu stabilitas kemanan Nasional di perairan Indonesia.
Contohnya Tahun lalalu Kapal coast guard China dengan nomor lambung 5204 masuk di perairan Indonesia, tepatnya di ZEEI Laut Natuna Utara.
Oleh sebab itu demi menjaga kedaulatan NKRI dengan tegas saya juga meminta agar supaya Pemerintahan Presiden Jokowi jangan mengangap sepele isu masuknya kapal berbendera China yang sudah berulangkali masuk di perairan Indonesia tampah ijin.
Secepatnya memberikan nota protes secara Hukum Internasional terhadap Negara China dan memangil Duta Besar China untuk Indonesia di Jakarta guna melakukan klarifikasi
Lebih lanjut HYU juga menjelaskan bahwa,” Posisi Indonesia sangat trategis secara Geopolitik Dunia termasuk di Asia Tengara.Indonesia yang semakin erat dengan Negara Komunis China pasti akan membuat Negara –Nagar Barat tersingung secara politik.
Contohnya mantan Presiden Amerika Donald Trump sampai menawarkan Ratusan Triliun untuk Indonesia agar supaya menjahui China dengan syarat Indonesia harus membuka hubungan diplomatik dengan Negara Zionis Israel.
Hal ini menandakan bahwa negara – negara barat sangat kuatir dengan Indonesia yang sedang bernostalgia Politik dan Ekonomi dengan China.
Sehingga Hegomoni pengaruh China di Asia dan Pasifik semakin kuat dan dapat menjadikan China sebagai Negara Super Power di Dunia
Menurut HYU bahwa,” Sejarah pernah tercatat dengan baik bahwa kepemimpin Presiden Soekarno pernah bernostalgia Politik dan Ekonomi bersama dengan Negara Komunis China.
Dampak Politiknya yaitu Central Intelligence Agency ( CIA ) di bahwa komando Amerika Serikat mengulinkan Presiden Soekarno dengan isu pemberontakan G 30 S PKI dan mengantikannya dengan Presiden Soeharto yang berkuaa selama 32 Tahun, sehingga menjadi pintu masuk kelompok kapitalis Global berinvestasi di Indonesia.
Salah satu contonya adalah PT Freeport Indonesia yang sudah berinvestasi 54 Tahun lebih dengan membokar Gunung Emas di Timika Tanah Papua.
Ditambahkan HYU Tokoh Nasional asal Papua ini bahwa,”Kebijakan Politik luar Negeri Presiden terpiih Amerika yang baru yaitu Joe Biden akan lebih focus tentang isu – isu HAM di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Isu HAM di Indonesia sangat sensitif terlebih khusus isu – isu HAM di Papua.
Isu HAM tersebut adalah merupakan pintu gerbang untuk kedaulatan NKRI di ganggu oleh Negara – Negara Barat yang berkedok Demokrasi.
Sebenarnya bukan isu HAM yang merupakan motif utama kelompok Barat akan menekang Indonesia,namun isu HAM berkedok Sumber Daya Alam Indonesia yang begitu banyak.
Oleh sebab itu Presiden Jokowi di minta untuk jangan terlalu bermesraan dengan China namun harus bisa menjaga keseimbangan politik dengan Negara – Negara Barat dalam perpolitikan Dunia. Jangan karena kepentingan Politik Dagan kedaulatan NKRI terancam.
Sementara itu Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan Menhan Prabowo Subianto untuk lebih serius menjaga teritori dan kedaulatan negara Indonesia dari kapal ilegal asing.
Peringatan itu disampaikan Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti terkait dengan pelanggaran batas wilayah yang dilakukan kapal sebuah kapal survei milik China.
Kapal yang diidentifikasi bernama Xiang Yang Hong 03 itu mematikan Automatic Identification System (AIS) ketika memasuki perairan Indonesia dan melintasi perairan Selat Sunda pada Rabu malam (13/1).
Menurut LaNyalla dalam keterangan resminya yang diterimah media ini mengatakan bahwa,” peristiwa tersebut adalah warning bagi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri di kawasan laut.
“Masuknya kapal survei China ke Perairan Indonesia di Selat Sunda harus menjadi concern Kementerian Pertahanan. Masuknya kapal tersebut tanpa terdeteksi adalah warning bagi pertahanan kita,” kata LaNyalla, Sabtu (16/1).
“Sekali lagi kita mengingatkan kepada Kementerian Pertahanan karena ini sangat penting untuk diperhatikan karena menyangkut teritori dan kedaulatan negara,” tegas LaNyalla.
LaNyalla berharap pemerintah segera membenahi sistem keamanan laut Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia seharusnya memiliki armada laut yang kuat untuk memantau seluruh areal perairannya.
Seperti diketahui, Bakamla dilaporkan telah mencegat kapal survei milik China di perairan Selat Sunda Rabu (13/1) malam.
Pencegatan ini bermula saat Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla melaporkan keberadaan kapal mencurigakan yang berlayar di wilayah Selat Sunda.
Kapal yang terdeteksi itu adalah terdeteksi kapal survei/research vessel Xiang Yang Hong 03 berbendera China yang melaju dengan kecepatan 10,9 Knots dan tengah menuju ke Barat Laut.
Berdasarkan pantauan Bakamla, kapal tersebut mematikan automatic identification system (AIS) sebanyak tiga kali.
AIS merupakan sistem lacak otomatis yang memberikan data tentang kapal mulai dari posisi, waktu, haluan dan kecepatan. Sistem ini mirip dengan Flightradar 24 dalam transportasi udara.
Setiap kapal lokal dan asing yang berlayar di wilayah Indonesia wajib mengaktifkan AIS, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis.
“Diketahui telah mematikan AIS saat berada di Laut Natuna Utara, Laut Natuna Selatan dan Selat Karimata,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Bakamla Kolonel Wisnu Pramandita dalam rilis yang diterima wartawan, Kamis (14/1). Arief