Merauke (Jenderalnews.com) – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Rakyat Cinta Indonesia ( Dpc Gercin ) Kabupaten Merauke Norbertha Silpa Udam dalam rilis berita yang di terimah redaksi ( selasa 22 Juni 2021) mengatakan bahwa,” Kami Dpc Gercin Kabupaten Merauke Provinsi Papua memberikan dukungan sebesar – besarnya kepada Pemerintah Pusat di Jakarta dan pemerintah Daerah 4 Kabupaten di wilayah Selatan Papua yaitu di Kabupaten Merauke,Kabupaten Asmat,Kabupaten Mappi dan Kabupaten Bovendigoel yang sudah melakukan deklrasi pembentukan Daerah Otonom Baru ( DOB ) Provinsi Papua Selatan.
Jangan kita alergi dengan pemekeran Provinsi Papua Selatan sebab pemekaran juga adalah merupakan bagian dari solusi penyelesaian persoalan Papua yang rumit dan berkepanjangan,”katanya
Lebih lanjut tokoh perempuan Papua Selatan ini berharap agar supaya semua komponen masyarakat yang ada di wilayah adat Anim –Ha Papua Selatan untuk bersama – sama mensukseskan dan menyambut DOB Provnsi Papua Selatan dengan suka cita.
Ia juga berharap agar supaya keahadiran DOB Provinsi Papua Selatan dapat mensejahterakan rakyat yang ada di Papua Selatan,”harap tokoh perempuan ini optimis
Sementara itu empat kepala Daerah di Papua bagian selatan resmi mendeklarasikan Provinsi Papua Selatan. Empat kepala daerah yang ikut dalam deklarasi tersebut adalah Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel dan Mappi.
Deklarasi itu di digelar dalam rapat akbar di sekretariat bersama pemekaran Provinsi Papua Selatan yang terletak di Jalan Brawijaya, Merauke, Selasa (15/6).
Deklarasi dihadiri mantan Bupati Merauke, Johanes Gluba Gebze, Bupati Kabupaten Asmat Elisa Kambu, Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, Wakil Bupati Mappi Ibnu Jaya Suud.
Terlihat juga perwakilan muspida, para ketua DPRD dan tokoh masyarakat dari 4 kabupaten.
Ketua tim pemekaran Provinsi Papua Selatan, Thomas Eppe Safanpo menjelaskan deklarasi pemekaran Provinsi Papua Selatan yang dilakukan hari ini menunjukan sikap masyarakat, pemerintah, dan legislatif dalam mendukung pemekaran daerah otonomi di Papua.
“Kami semua mendukung proses pemekaran ini, termasuk proses melalui jalur politik sudah dilakukan dan mendapat dukungan kuat dari DPR RI ” kata Thomas Eppe Safanpo.
Deklarasi serta peresmian sekretariat bersama pemekaran Provinsi Papua Selatan ditandai dengan aksi pengumpulan tanda tangan di kain putih.
Dalam kesempatan itu tokoh adat di Merauke, Jhon Gluba Gebze menegaskan perjuangan pemekaran Provinsi Papua Selatan sudah berjalan hampir 20 tahun. Namun, selalu gagal akibat kebijakan, baik pada tingkat pemerintah Provinsi Papua maupun pemerintah pusat.
Jhon menegaskan selatan Papua merupakan wilayah Anim Ha yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan kedamaian. Wilayah Anim Ha sampai saat ini wilayah yang paling aman di Papua.
“Kami terdepan menyatakan diri dalam bingkai NKRI, pengibaran Bendera Merah Putih pun kita yang duluan kibarkan dari pada pulau Jawa, karena perbedaan waktu dua jam. Masyarakat di pulau jawa masih terlelap tidur, kami di selatan Papua sudah beraktivitas menjaga kedamaian. Namun, nilai-nilai kebangsaan ini seakan dilupakan oleh mereka yang ada di pusat ,” tegas Jhon Gluba Gebze.
Jhon Gluba Gebze pun menegaskan, pemerintah pusat harus berterima kasih kepada masyarakat di Papua, karena masyarakat di wilayah ujung timur Indonesia ini selalu menjaga keutuhan NKRI.
Di tempat terpisah hal Senada juga di katakan oleh Bupati Kabupaten Merauke Romanus Mbaraka,” Upaya pemerintah daerah dan masyarakat di Selatan Papua mendorong lahirnya Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Selatan (PPS) untuk menegakkan Merah Putih dengan gagah berkibar dari Sabang sampai Merauke.
“Dorongan PPS ini, salah satunya kita ingin merah putih tegak lurus, tetap utuh dalam NKRI dari Sabang sampai Merauke. Itu kenapa saya ingin pemekaran itu harus dilakukan,” terangnya, di Bandar Mopah, Jumat (18/6/2021).
Dengan watak manusia Animha yang damai dan tulus, Romanus ingin memperlihatkan bahwa orang Papua sesungguhnya tidak bejiwa resisten, tidak suka membuat kerusuhan apalagi melawan negara.
Ia menegaskan bahwa Papua hanya ingin menjadi Bangsa yang maju sama dengan wilayah lainnya.
“Saya tidak suka Papua ini dibilang coas dan kacau. Dikasih uang banyak tidak maju. Saya tidak suka stigma itu. Kalau kita punya kewenangan Provinsi sendiri, kita akan lihat Papua mana yang maju. Supaya kalau ribut, orang jangan kasih sama. Papua ribut, Papua siapa dulu,” kata dia.
Lalu Papua mana dulu yang ketinggalan,sambung dia, kalau selatan menjadi provinsi, baru evaluasi 5 sampai 10 tahun. Orang melihatnya dengan rasio sehat. Orang jangan selalu melihatnya, Papua mau merdeka. ” Tidak, kita di selatan mau pemekaran, supaya kita maju,” bebernya.
Oleh karenanya, pemekaran PPS ini menurut Romanus adalah bagian penting dalam upaya mendorong proses pembangunan di Papua, khususnya bagian selatan.
“Papua ini, tidak mungkin satu Provinsi yang mendorong pertumbuhan. Kalau Papua Selatan kita siap, karena makanan berlimpah, sagu, ubi, beras bahkan mau jual tidak tau pasar dimana,” pungkasnya. ( arief)