Jakarta (Jenderalnews.com) – Persekutuan Gereja Indonesia Biro Papua menilai penunjukkan Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat oleh Pemerintah Pusat akan memperburuk situasi konflik di Papua Barat.
Kepala Biro Papua PGI Ronald Tapilatu mengatakan rekam jejak Paulus Waterpauw sebagai Kapolda Papua dulu sangat tidak baik, karena melakukan represi terhadap rakyat Papua.
“Legacy yang beliau tinggalkan itu masih menjadi trauma untuk banyak orang asli Papua, itu akan menjadi persoalan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan,” kata Ronald, Kamis (11/5/2022).
Menurutnya, Waterpauw memang sudah direncanakan sejak lama oleh pemerintah pusat untuk menjadi kepala daerah di Papua demi mengamankan kepentingan pejabat di Jakarta.
“Ini bukan kami membenci personalnya, tapi ini sikap untuk mengingatkan siapapun yang akan menjadi pemimpin di daerah, apalagi berasal dari kalangan aparat, maka harusnya dia ingat bahwa peristiwa yang terjadi selama ini banyak dari buah tangan kekerasan aparat sendiri,” tegasnya.
Hal senada juga di katakan Amnesty Internasional Indonesia menilai penunjukkan Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat oleh Pemerintah Pusat akan memperburuk situasi HAM di Papua.
“Jadi tahun-tahun ke depan hanya akan memperlihatkan semakin kuatnya pemerintah pusat, khususnya beberapa oknum petinggi pemerintah pusat yang menjadikan orang seperti Waterpauw sebagai kepanjangan tangan pusat,” kata Usman, Kamis (11/5/2022).
Menurutnya, rekam jejak Paulus Waterpauw sebagai Kapolda Papua dulu sangat tidak baik, karena melakukan represi terhadap rakyat Papua, dan kini semakin memperparah kondisi HAM dengan jabatan Pj Gubernur Papua Barat.
Sementara itu Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia ( Dpn Gercin Indonesia ) HYU sapaan akrab dari Hendrik yance Udam yang di konfirmasi media ini di Jakarta ( Mingu 15 mei 2022 ) mengatakan,peryataan Amnesty Internasional dan Kepala Biro Papua PGI Ronald Tapilatu sangatlah tendensius menyerang pribadi dari Komjen Pol ( Purn ) Drs Paulus Waterpauw Msi, yang saat ini telah di lantik oleh Mendagri sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat
Menurut HYU Komjen Pol ( Purn ) Drs Paulus Waterpauw Msi, juga merupakan putra asli papua yang memiliki hak yang sama seperti saudara – saudari papua lainya untuk menduduki jabatan eksekutif dan legislatif untuk membangun tanah papua.
Ditambahkan HYU,” Rekam jejak politiknya yang sangat cemerlang di Polri dan ASN,sehingga Pak PW pantas dan layak menduduki jabatan PJ Gubernur Provinsi Papua Barat.
Oleh sebab itu saya meminta kepada PGI dan Amnesty Internasional untuk tidak membangun narasi – narasi yang bernada kebencian sehingga dapat memprovokasi rakyat papua dengan hal – hal yang dapat menimpulkan konflik horizontal dan vertical sesama rakyat yang ada di tanah papua.
Jangan ada Gerakan tambahan kita semua memberikan dukungan kepada keputusan Presiden Jokowi yang telah melantik Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw Msi sebagai Pj Gubernur Provinsi Papua Barat melalui Mentri Dalam Negri
HYU juga berharap agar supaya semua pihak terkait serta elit – elit politik local yang ada di Papua dan elit – elit politik nasional di Jakarta mari kita sama – sama membuat narasi – narasi yang baik melalui media dan menjadi corong – corong perdamaian dalam menyelesaikan persoalan Papua dan membangun tanah papua yang jauh lebh baik dari hari kemarin,” harap HYU sambil menutup telpon selulernya ( Red)