Jakarta. (Jenderalnews.com) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Dpn Gercin Indonesia ) HYU sapaan akrab dari Hendrik Yance Udam tokoh nasional asal Papua yang di hubungi media ini melalui telpon selulernya ( Sabtu 18 Juni 2022 ) saat berada di Jakarta.
HYU mengatakan, kami dari Gercin Indonesia memberikan dukungan kepada Bapak Guburnur Provinsi Papua Lukas Enembe S.IP MH untuk membagi DOB Provinsi sesuai dengan peta wilayah adat di Papua Yaitu Wilayah adat I Tabi Wilayah adat II Saireri,Wilayah adat III Anim Ha,Wilayah adat IV Meepago,Wilayah adat V Lapago,Wilayah adat VI Bomberai dan Wilayah adat VII Domberai.,”Kata HYU tokoh muda politik asal Papua
Menurut HYU mutiara hitam dari timur, Usulan Gubernur Papua Lukas Enembe S.IP MH ini sangat masuk akal dan sangat logis karena Pulau Papua adalah merupakan Pulau terbesar ke 2 di dunia setelah Pulau Greenland atau Papua juga bisa di katakan Pulau terbesar di kawasan Pasifik yang langsung berhadapan dengan kepulauan Melanesia dan Polinesia.,
Maka Pulau Papua ini memiliki nilai strategis yang sangat luar biasa secara Geopolitik,Geostrategi dan Geoekonomi sehingga Bangsa – Bangsa di Dunia sealu mencari peluang untuk menjadikan Papua bagian dari pemerintahannya atau Papua menjadi pulau yang sangat seksi di panggung politik Dunia ,”Tegas HYU
Lanjut HYU menjelaskan,”Pemekaran Papua menjadi 7 Provinsi sangat tepat sehingga pelayanan pemerintah lebih cepat dalam meningkatkan kesejahtraan masyarakat Papua.
Dan masing – masing suku yang mendiami 7 wilayah adat tersebut dapat focus untuk mengurusi wilayah adatnya masing – masing dengan pemeratahan pembangunan di setiap provinsi yang telah di bentuk.,”jelas HYU
Ditambakan HYU,Pembagian Papua menjadi 7 Provinsi juga dapat membuat perintah pusat lebih konsentrasi untuk melakukan akselarasi percepatan pembangunan di Papua serta juga dapat menutup ruang bagi kelompok sipil bersenjantah yang melakukan aksi – aksi kombatan secara criminal di wilayah Papua selama ini.
Dengan stetmennya Gubernur papua Lukas Enembe S.IP MH tentang dukungannya terhadap DOB di Papua maka akan secara defakto politik dapat meredam isu – siu politik kekerasan di Papua tentang kelompok masyarakat yang menolok DOB dan Otsus di Papua.
Kalau pun ada kelompok yang masi menolak DOB dan Ostus di Papua ,maka itu hanyalah kelompok kecil saja sebab penguasa politik di Papua Bapa Lukas Enembe S.IP MH sebagai Gubernur telah bersuara tegas untuk mendukung DOB dan Otsus maka semua persoalan akan di selesaikan dengan baik dan kelompok yang pro dan kontra akan bersatu untuk membangun Tanah Papua kedepan yang jauh lebih baik dari hari kemarin ,”Tambah HYU
HYU juga berharap agar supaya pemerintah pusat dapat merealisasikan DOB di Papua menjadi 7 Provinsi sesuai dengan usulan Bapak Gubernur Provinsi Papua, karena Pak Lukas sudah memberikan sinyal politik untuk mendukung DOB dan Ostus.
DOB dan Ostus di Papua adalah merupakan lompatan sejarah politik peradaban OAP dalam NKRI oleh sebab itu OAP harus secepatnya menjemput perubahan atau membuat perubahan untuk menyambut DOB dan Otsus yang akan di terapkan di Papua. Sebab kalau tidak maka OAP akan di gilas dan di bunuh oleh perubahan tersebut yang datang begitu cepat,”Harap HYU
Sementara itu seperti di wartakan sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe menyambangi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Ruang Kerja Mendagri Gedung A, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (17/6) itu dalam rangka Rapat Khusus Terbatas Isu-isu Strategis Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Papua.Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah perihal dukungan pemekaran di wilayah Papua.
Enembe menjelaskan pihaknya sejak 2014 silam telah mengusulkan agar wilayah Papua dapat dimekarkan menjadi 7 provinsi berdasarkan wilayah adat.
“Kalau kita dimekarkan pasti diikuti dengan kemauan bersatu, bagaimana membangun, percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Enembe dalam keterangan tertulis, Jumat (17/6/2022).
Sebagai informasi, saat ini Papua baru terbagi menjadi dua provinsi, yakni Provinsi Papua dan Papua Barat. Enembe berharap langkah pemekaran dapat merangsang sekaligus mempercepat pembangunan di Papua.
Harapan Enembe tersebut lantas diamini oleh Tito yang sejak dulu mendukung usulan pemekaran di wilayah Papua menjadi 7 provinsi. Ia mengungkapkan saat ini pemerintah dan DPR RI tengah membahas 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pemekaran atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua,
di antaranya Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah dan Papua Selatan. “UU (Undang-Undang) nya, sekarang lagi diproses pembahasan (dengan) DPR,” imbuhnya.
Tito menambahkan saat ini telah masuk juga usulan pemekaran untuk Provinsi Papua Barat Daya. Bila pembahasan tersebut terjadi di tahun ini, maka diperkirakan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan dilakukan tahun depan.
Selain itu, Tito mengungkapkan Enembe turut mengusulkan pemekaran di wilayah adat Saereri, sehingga nantinya menjadi Provinsi Papua Utara.