Jakarta (Jenderalnews.com) – Kekerasan di Papua meningkat tajam hingga pada Selasa (7/2/2023) terjadi pembakaran Peswat Susi Air dan penyaderaan Pilot berkebangsaan Selandia Baru di Provinsi Papua Pegunungan yang di lakukan oleh Kelompok Sipil Bersenjata( KKB ) Pimpinan Egianus Kogoya (EK ).
Dan Kerusuhan di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Kamis (23/2) mengakibatkan setidaknya 12 orang tewas dan ratusan warga mengungsi.Sementara itu hingga Selasa (28/2), sebanyak 920 warga dilaporkan masih mengungsi di markas Kodim 1702/Jayawijaya.
Tokoh Nasional Asal Papua HYU sapaan akrab dari Hendrik Yance Udam Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia ( Dpn Gercin Indonesia ) yang di minta tangapannya ( Rabu 1 Maret 2023 ) saat berada di Jakarta
Melalui telpon selulernya HYU mengatakan bahwa ,”Kita tidak perlu heran,peristiwa kekerasan di Papua bukan baru saja terjadi namun semenjak Papua berintegrasi kedalam NKRI melalui Pemugutan Pendapat Rakyat ( PEPERA ) 1 Mei 1969 Papua sudah mengalami kekerasan hingga di saat ini. Dan Masyarakat Papua sudah terbiasa hidup dengan kekerasan yang ada selama ini
Pria Hitam Manis HYU Asal Papua ini menjelasakan, Oleh sebab itu saya sarankan agar supaya Pemerintah Pusat segera melakukan komunikasi yang intensif dengan semua komponen kelompok kepetingan yang ada sehingga dapat di lakukan Dialog yang lebih bermartabat dan komperenshif dengan melibatkan semua kelompok – kelompok yang ada di Papua,”Saran HYU
Menurut HYU tujuan dari Dialog tersebut adalah mencari solusi stratgis dalam menarik benang kusut akar persoalan di Papua sehingga kita dapat menghakiri konflik yang berkepanjangan yang mengakibatkan korban jiwa baik dari TNI/POLRI masyarakat sipil asli Papua maupun Non Papua serta juga dari kelompok Sipil Bersenjata,”Tegas HYU
Lanjut HYU Pemerintahan Presiden Jokowi efektifnya tinggal 1 Tahun Setegah Tahun memerintah oleh sebab itu waktu ini sangat lah singkat untuk Pemerintah Pusat dapat melakukan Dialog dengan Masyarakat Papua.
Sebab kalau Pemerintah Pusat tidak membuka ruang dan melaksanakan Dialog maka akan sangat di sayangkan karena Pemerintah saat ini akan meninggalkan beban yang berat kepada Pemerintah berikutnya.
Tidak hanya persoalan Papua yang belum di selesaikan namun Utang Luar Negeri Pemerintah hingga 31 Januari 2023 mencapai Rp 7.754,98 triliun .Utang ini akan di wariskan ke Pemerintah selanjutnya,
Ketika ditanya tentang Dialog macam apa yang harus di lakukan oleh Pemerintah untuk dapat menyelesaikan persoalan Papua.
HYU dengan santai mengantakan bahwa silakan saja Pemerintah mencari format terbaik dalam melakukan Dialog dengan Masyarakat Papua. Intinya Dialog tersebut berada dalam kerangka NKRI.
Pemerintah tidak usah takut dengan membuat Dialog dengan Masyarakat Papua sekalipun dalam Dialog tersebut Isu Papua Merdeka dan pelangaran HAM semakin kencang digaungkan.
Namun hal terebut adalah merupakan hal yang biasa dalam konteks politik demokrasi di NKRI tinggal Pemerintah Pusat mencari solusi permanen dalam menyelesaikannya.
Karena tidak ada persoalan yang tidak dapat di selesaikan ,” Tutup HYU sambil menghakiri percakapanya melalui telepon selulernya ( Arif )