Jayapura (Jenderalnews.com) Papua, wilayah besar yang terletak di bagian timur Indonesia, telah lama menjadi sorotan dunia atas konflik dan kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut. Konflik yang terjadi di Bumi Cendrawasih telah merugikan semua pihak, terutama warga sipil yang hidup di bawah ketakutan atas potensi teror.
Era pencegahan ideologi kekerasan di Papua kini dimulai. Langkah positif ini turut diambil Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) sebagai bagian dari upaya untuk mengakhiri konflik rangkaian aksi kekerasan ekstrem di Papua dengan cara mencegah munculnya ideologi kekerasan di masyarakat.
Kepala BNPT RI, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. mengatakan penyelesaian kekerasan ekstrem yang terjadi di Papua tidak hanya bertumpu pada upaya penegakan hukum, namun Aparat juga perlu melakukan pendekatan kultural dan humanis agar bisa menyasar pada perubahan dan penggeseran cara dan pola berpikir masyarakat, terutama khusus pada mereka yang telah terkontaminasi ideologi ekstrem.
“Kita ingin dalam penanganan terorisme ini tidak hanya berpikir tentang penindakan, bukan melulu dengan senjata , tapi juga pendekatan-pendekatan lunak karena yang diubah adalah cara berpikir, penegakan hukum dan pencegahan harus dilakukan secara imbang,” kata Boy dalam rapat koordinasi kesiapan aparat penegak hukum di Jayapura, Papua, Selasa (21/3).
Pendekatan humanis ini bertujuan untuk memahami akar masalah yang melatarbelakangi terjadinya radikalisme di Papua, sehingga memberikan solusi yang tepat dan komprehensif dalam penanganannya. BNPT menyadari bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup mengatasi masalah tersebut, melainkan perlu dilakukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi oleh semua pihak secara bersama.
Upaya humanis yang didorong Kepala BNPT merupakan bagian dari strategi pencegahan terorisme pendekatan lunak. BNPT RI sendiri sudah sering melakukan pendekatan lunak dalam upaya pencegahan terorisme dengan strategi kolaborasi pentahelix di mana BNPT RI menggandeng sejumlah pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, serta media.
Langkah kolaborasi ini dipilih sesuai UU Anti Terorisme nomor 5 tahun 2018, di mana BNPT diamanatkan melakukan pencegahan teror melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Di Papua sendiri, BNPT sudah melakukan berbagai upaya kolaborasi untuk mencegah ideologi ekstrem dengan membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Duta Damai dan Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI atau Warung NKRI.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa BNPT RI berupaya dan serius menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian dan pembangunan di Papua. Namun, upaya ini juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat sipil, termasuk para pemuda.
Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi semua pihak untuk menghindari tindakan yang cenderung memperkeruh situasi. Tindakan kekerasan hanya akan memperburuk konflik dan menyebabkan lebih banyak penderitaan bagi warga sipil. Sebaliknya, langkah-langkah pencegahan dan dialog yang konstruktif dapat membuka jalan menuju perdamaian dan kemajuan bagi semua pihak.
Kepala BNPT juga berpesan agar upaya penegakan hukum dan pendekatan humanis dapat dilakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Boy Rafli juga berharap ke depannya proses deradikalisasi dapat dilakukan bagi entitas yang melakukan kekerasan di Papua.“Kami berharap program deradikalisasi bisa dijalankan di Papua,” kata dia.
Pendekatan humanis dipandang sebagai langkah yang tepat dan efektif dalam mengatasi masalah kekerasan ekstrem di Papua. Selain mampu memahami akar masalah yang melatarbelakangi radikalisme, pendekatan ini juga memberikan salah satu solusi yang tepat dan komprehensif dalam penanganan. Diharapkan dengan pendekatan humanis ini, keamanan dan stabilitas Papua bisa terjaga dengan baik, serta masyarakat bisa hidup dalam kondisi yang lebih baik, aman dan sejahtera. ( Den)