Jayapura ( Jenderalnews.com) – Ketua Umun Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia ( Dpn Gercin Indonesia ) HYU sapaan akrab Hendrik Yance Udam Tokoh Nasioanal Asal Papua.
HYU mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah di 6 Provinsi di Tanah Papua harus membuka ruang dan memperhatikan penguasa anak asli Papua yang begerakan di sektor pengadaan dan jasa kontruksi atau pengusaha jasa konstruksi,
Kata HYU dalam Diskusi Kebangsaan Dengan Thema Keperpihakan Negara Kepada Pengusaha Anak Asli Papua yang di lakukan oleh Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia ( DPN GECIN INDONESIA ) beberapa hari yang lalu melalui Webinar.
Dijelaskan HYU, banyak pengusaha OAP mengelu tentang permodalan dari perbankan yang sangat diskirimimtaif terhadap OAP dan juga para kontrakan OAP sangat susah untuk mendapatkan proyek pemerintah dan berkebang di NKRI khusus di Papua.
Sebab Persoalan Papua saat adalah merupakan persoalan kesejahteraan. Untuk Papua harus merdeka secara ekonomi,Kesehatan,infrastruktur,dan pendikan
Menurut HYU,Ketika masyarakat Papua sejahtera maka tidak ada lagi yang akan berbicara tetang Papua merdeka karena mereka sudah sejahtera dalam NKRI.
Saya minta agar persoalan kesejatraan ini lebih lagi di perhatikan oleh Negara pasca Tanah Papua sudah di mekarkan menjadi 6 Provinsi
Kalau tidak ada keperpihakan Negara terlebih khusus pengusaha OAP maka OAP akan menjadi penonton di Tanah sendiri.
Percuma pemerintah membangun infrastruktur yang banyak di Tanah Papua kalau didalamnya pengusaha kontraktor OAP tidak turut dilibatkan dalam pembangunan tersebut.
Selama 20 tahun juga otsus jilid pertama di Tanah Papua tidak berhasil menciptakan anak asli Papua untuk menjadi pegusaha nasional yang sukses, padahal dalam skala prioritas Otsus salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan orang asli Papua.
HYU berharap agar supaya Ostus Jilid Dua ini harus benar – benar menjadikan OAP sebagai subject utama dari kebijakan Negara untuk mensejahterakan masyarakat Papua dan bukan menjadikan OAP sebagai objek dari pembangunan dan kepetingan Negara di Papua,”tutup HYU