Jayapura (Jenderalnews.com) – Merasa prihatin dengan kasus pembiaran oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua, RSUD Abepura dan RSUD Dok II dimana terkesan tidak punya etikat baik untuk membayar kontraktor atas nama Ibu. Syamsiyah CV. Citra Persada, sebagaimana pemberitaan sebelumnya disejumlah media masa.
Menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua tidak punya etikat baik untuk membayar kontraktor yang sudah dengan jelas dan bertanggungjawab mengerjakan proyek fasilitas kesehatan di kedua rumah sakit ternama di Papua itu pada tahun 2015-2016 lalu, namun sayang tidak dibayarkan.
Terkait dengan itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin) Provinsi Papua, Budi Gatot Andre Ireeuw, sangat menyayangkan sikap pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Dinas Kesehatan, RSUD Abepura dan RSUD Dok II Jayapura.
“kami sudah ikuti kronologis kasus ini, sehingga kami berharap pihak pemerintah baik Dinas dan Rumah Sakit agar segerah selesaikan utang pemerintah tersebut. “berdasarkan kronologis yang kami baca, kontraktor ini telah mencari solusi ke semua pihak tapi kok tidak ada satupun yang dengan hati melihat nasip kontraktor ini, kasihan mereka sudah berupaya membantu pemerintah daerah membangun sejumlah fasilitas kesehatan, tapi tidak diharga jerih lelahnya. Inikah perlakukan sesama anak bangsa,” Tanya Ireeuw.
Dijelaskan sebagai warga Indonesia yang baik, yang sama-sama menjunjung tinggi rasa keadilan, kemanusian, menghargai sesama insan di negeri ini, maka dirnya meminta dengan sangat agar pemerintah bisa melihat kebawah nasib masyarakatnya.
Terus terang public yang mengikuti kronologis kasus ini sangat prihatin dengan perlakukan seperti ini. “sederhana saja, kalau ada uang ya harus dibayar, karena orangnya sudah bekerja dan hasilnya sudah kita orang Papua pakai dan nikmati, kenapa harus putar-putar, kalau ada pihak-pihak yang dengan sengaja memainkan proyek ini, maka kami Gercin minta BPK KPK, segerah periksa kasus ini, biar jelas public bisa tahu,” terang Ireuw. (arief)