Jayapura (Jenderalnews.com ) – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir meminta Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) terpilih Periode 2023-2028.
Hal tersebut penting untuk mengisi kursi MRP yang sudah sekian lama mengalami kekosongan.
Lebih daripada itu, lembaga MRP diharapkan bisa segera bekerja untuk membantu masyarakat Papua termasuk hal-hal lain yang menyangkut kerja kelembagaan dan komunikasi dengan stakeholder yang lain.
“MRP Papua dan juga wilayah yang lain di Tanah Papua sudah terlalu lama lowong. Ini sangat tidak baik untuk sebuah lembaga yang strategis dan penting mengenai advokasi hak-hak mengenai keaslian orang Papua. Jadi kami minta agar Bapa Presiden dan Mendagri segera melantik mereka. Toh sudah ada keputusan pengangkatannya. Tunggu apa lagi,” ungkap Boy kepada wartawan, Selasa (26/9/2023).
Menurut Boy, karena kekosongan MRP yang terlalu lama menyebabkan agenda-agenda penting mengenai kepentingan orang asli Papua sesuai amanat UU Otsus tidak bisa efektif dilakukan, termasuk komunikasi dengan lembaga lain baik adat, pemerintahan, dan masyarakat.
“Termasuk agenda MRP sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat adat Papua dengan kepentingan negara untuk memastikan Papua dalam bingkai NKRI ini jangan sampai terbengkalai hanya karena penundaan pelantikan,” jelas Boy.
Bahwa ada informasi mengenai adanya 7 calon yang belum direkomendasikan untuk masuk sebagai anggota MRP Papua menurit Boy tidak bisa menjadi alasan untuk menunda pelantikan karena proses verifikasi tetap bisa dilakukan.
“Silahkan saja proses 7 calon tersebut melalui verifikasi sambil pelantikan tetap dilakukan sehingga tidak terjadi kekosongan terlalu lama. Ini sama sekali tidak baik untuk lembaga strategis seperti MRP,” tukas Boy.Maka itu, bagi Boy Presiden dan Mendagri harus memberi prioritas dengan segera melantik anggota MRP Papua.
“Di tengah gejolak dan situasi Papua hari-hari ini dan banyak masalah yang harus segera diselesaikan tentu saja Presiden dan Mendagri harus melihat urgensinya segera melantik anggota MRP Papua ini. Jangan ditunda lagi,” pungkas Boy.