Ngajari Itik Kecam New Normal Bisa Bikin Buntung, AHY Disentil ‘Ibarat Berenang
Jakarta. Jenderalnews.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Dr Ir Muhamad Subur Sembiring mengatakan bahwa,” kekosongan ketua umum DPP Partai Demokrat di karenakan SK SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat priode 20215 – 2020 sudah berakhir maka secara otomatis seluruh perangkat Partai Demokrat versi SBY di nyatakan demisioner. Oleh sebab itu Partai Demokrat saya ambil ahli sebagai Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Deklarator dan Pendiri Partai Demokrat. Dalam rangka mempersiapkan kongres luar biasa Partai Demokrat untuk memilih Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang legal sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat,”tegas Sembiring dalam rilisnya yang di terimah redaksi ( Rabu 3 Mei 2020 ).
Dijelaskan Sembiring bahwa,” Partai Demokrat harus memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam membangun bangsa indonesia yang lebih baik lagi.Karena Pak Jokowi terpilih secara demokratis sesuai dengan konstitusi Negara kita melalui Pemilu 2019 yang lalu.
Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang tentang New Normal dalam dalam memutus mata rantai penyebaran Covid 19 di Indonesia harus di dukungan oleh semua komponen anak bangsa termasuk kader – kader Partai Demokrat se – Indonesia
“ Berilah kesempatan kepada Presiden Joko Widodo dan para menteri kabinetnya untuk mempin Bangsa ini kedepan.tidak baik kita berusaha untuk menjatuhkan Pak Jokowi’. Demokrat di bahwa kepemimpin saya siap pasang badan untuk menjaga kepemimpinan Jokowi sampai 2024.
Ketika di tanya tentang AHY yang adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat terpilih pada kongres V Partai Demokrat, Sembiring dengan tenang menjawab AHY bukan Ketua Umum DPP Partai Demokrat karena sampai detik ini SK DPP Partai Demokrat belum ada. Lagi pula dalam kongres V Partai Demokrat AHY terpilih tidak sesuai dengan mekanisme Partai Demokrat,”tegas Sembiring.
Sementara itu Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, rencana memberlakukan new normal harus dikaji lebih matang kalau tidak, bukan untung tapi malah buntung. Menurut dia, new normal harus didasarkan pada kajian kesiapan dan kedisiplinan masyarakat.
Di kutip netralnews.com bahwa,” Pernyataan AHY ternyata ramai mendapat tanggapan warganet. Akun Facebook @Bianbe,Sabtu (30/5/2020) membagikan tautan dan berkomentar:Belajar yang banyak dulu, Mayor. Biar negara ini diurus Jenderal-Jenderal yang jauh lebih punya pengalaman di lapangan maupun di balik meja!! #Mayornya_Pepo_Memo
@Sukram Harjo: ibarat ngajari itik berenang….
@MomAlisya Isa: Mau bantu Rakyat tunggu jadi Presiden itu namanya BODONG
@Diajeng Sumeh: 2024 lihat aja nyusup klw terus nyiyir
@Mbah Suro: Anak bapak gitu lo,,,,
Sebelumnya diberitakan, AHY mengatakan: “Jangan sampai berharap untung, malah buntung. Pertumbuhan ekonomi haruslah untuk hidup masyarakat,” AHY dalam keteranganya, Jumat (29/5/2020).
AHY mengutip penelitian kajian statistik dan sejarah ekonomi-politik global saat menghadapi flu Spanyol (1914-1919) yang dilakukan oleh MIT Golub Center for Finance and Policy (GCFP). Kajian itu, kata dia, bisa jadi pelajaran dalam menghadapi Covid-19 saat ini.
Ia mengatakan, penelitian itu menunjukkan jika wilayah yang menerapkan protokol kesehatan ketat cenderung bisa menekan pandemi berkepanjangan. Korban dan jumlah kematian pun lebih sedikit, serta pertumbuhan ekonomi pascapandemi lebih tinggi.
“Aturan ketat dan disiplin bisa selamatkan nyawa dan ekonomi,” ungkap dia.
“Penelitian menunjukkan wilayah yang menerapkan protokol kesehatan ketat cenderung bisa menekan pandemi berkepanjangan, korban, dan jumlah kematian lebih sedikit. Pertumbuhan ekonomi pasca pandemi lebih tinggi. Aturan ketat dan disiplin bisa menyelamatkan nyawa dan ekonomi,” ujar AHY
Seperti diketahui, Pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf Amin sudah menyatakan keinginan untuk menjalan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.
Di era new normal, masyarakat tetap bisa beraktivitas tapi dengan protokol kesehatan yang ketat.
Namun, efektivitas new normal diragukan banyak pihak karena penanganan Covid-19 yang dilakukan selama ini kurang memuaskan. Bahkan, kasus positif di beberapa daerah, terutama provinsi di Pulau Jawa masih tinggi dan fluktuatif.
Reporter Sandra Charlotte