Jayapura (Jenderalnews,com) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cnta Indonesia ( Dpn Gercin Indonesia ) HYU Tokoh Nasional Asal Papua kepada media ini (Sabtu 17 Juni 2023) saat berada di jayapura.
Mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran tahun 2023-2024 sebesar Rp 6,6 triliun untuk pembiayaan proyek infrastruktur di empat DOB di Tanah Papua.
Oleh sebab itu kami minta agar supaya penguasa Orang Asli Papua ( OAP ) harus di libatkan sebagai subjek utama dalam pembagun infrastruktur tersebut.
Karena otsus itu hadir dengan tujuan utama yaitu untuk meredam aspirasi politik Papua merdeka yang semakin kencang dan untuk mensejaterahkan masyarakat asli Papua dalam kerangka NKRI ,”kata HYU
Ditambahkan HYU, masyarakat Papua dan KPK RI harus mengawal dana infrastruktur tersebut yang berjumlah sangat fantastic sehingga dapat berpihak kepada pembangunan di 4 DOB tersebut.
Jangan sampai dana tersebut dikorupsi dan membuat pembangunanan di 4 DOB di Tanah Papua tidak berjalan dengan semestinya,”tambah HYU
HYU juga meminta kepada, Pengusaha OAP jangan jadi penonton saja, namun harus bergerak secara aktif untuk menjemput peluang usaha di era otsus jilid 2 yang akan berjalan selama 20 tahun kedepan,pinta HYU
Seperti diberitakan sebelumnya,Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo menyebut, sejatinya total biaya pembangunan infrastruktur di empat daerah otonomi baru atau provinsi yang dimekarkan itu sebesar Rp9,9 triliun.
Antaralain Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
“Pekerjaan infrastrukturnya dimulai tahun ini. Alokasi untuk Provinsi Papua Selatan kurang lebih Rp1,4 triliun, Papua Pegunungan sekitar Rp2 triliun, Papua Tengah Rp1,8 triliun, dan Papua Barat Daya Rp1,1 triliun,” bebernya.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menuturkan, DPR menghendaki agar pemerintah pada 4 DOB mengutamakan pembangunan kantor pemerintahan definitif.
Seperti kantor gubernur, kantor DPR provinsi dan Majelis Rakyat Papua (MRP).
Untuk Papua Selatan saya lihat di masterplannya ada 19 item atau gedung fasilitas yang mau dibangun di pusat pemerintahan, aggarannya sudah disediakan. Kita berharap harus ada pembangunan yang diprioritaskan. Terutama kantor gubernur, DPR dan MRP, itu harus selesai di tahun 2024,” kata Tanjung.
Sementara untuk kantor-kantor kementerian atau lembaga, serta fasilitas lainnya — dapat didorong pada tahun anggaran 2025.
Sedangkan untuk kantor gubernur, DPR provinsi dan MRP harus didahulukan, mengingat setelah Pemilu 2024, pemerintahan yang definitif dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas pemerintahan dengan lebih efektif
“Empat provinsi baru ini juga akan ikut melaksanakan agenda pemilu 2024. Nah kita berharap nanti gubernur definitif di provinsi bar itu sudah bisa melaksanakan kegiatan aktivitas pemerintahannya sama dengan daerah yang lain. Artinya fasilitas kantornya juga sudah ada,” ujarnya.
Sebelum tahun 2024, Tanjung meminta, sejumlah fasilitas utama tersebut harus selesai.
“Anggaran Rp6,6 triliun untuk empat DOB sudah dialokasikan, sehingga harus ada terget-target pembangunan yang harus dicapai dalam jangka waktu 1 – 2 tahun ini,” tutup Tanjung. (*)