Jakarta (Jenderalnews.com) – Mahasiswa penerima Beasiswa Otonomi Khusus (Otsus) Papua di luar negeri telah diminta untuk pulang ke tanah air oleh pihak kampus karena uang kuliah tak kunjung dibayarkan. Saat dimintai keterangan, Pemerintah Provinsi Papua menyatakan tidak ada uang.
Sebanyak 3.178 mahasiswa Papua menerima beasiswa Siswa Unggul Papua dan dibiayai untuk kuliah di dalam maupun luar negeri, namun Pemerintah Papua menunggak pembayaran uang kuliah sejak 2022.
Penerima beasiswa yang berkuliah di luar negeri tidak dapat mengikuti perkuliahan, dan imbasnya mereka akan dideportasi karena visa pelajar mewajibkan mereka untuk berkuliah.
Menangapi hal tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasonal Gerakan Rakyat Cinta Indonesia ( Dpn Gercin Indonesia ) HYU sapaan akrab dari Hendrik Yance Udam yang temui media ini Sabtu 23 Desember 2023 ) di Menteng Jakarta Pusat
Dengan santai HYU mengatakan,” Saya meminta kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo agar supaya kiranya dapat mengevaluasi PJ Gubernur Provinsi Papua Ridwan Rumasukan karena diduga tidak mampu dalam menyelesaikan persoalan Papua dalam hal menyangkut Beasiswa bagi mahasiswa Papua yang sedang belajar diluar negri,”kata HYU
Lebih lanjut HYU menjelaskan,” PJ Gubernur Papua tidak memiliki hati Nurani dalam membangun Papua, akibat dari kelalaian menjawab tentang persoalan Beasiswa mahasiwa Papua yang saat ini sedang belajar dilaur Negri sangat berdampak bagi masa depan anak anak Papua.
Dan kalau tidak diurusi secara maksimal maka akan ber besdampak bagi stabilitas keamanan politik nasional dan local di Papua serta internasional terkait persoalan Papua.
Seharusnya PJ Gubenur Provinsi Papua sebagai seorang birokrat sudah sangat paham sehingga dapat mengatasi persoalan tersebut.
Karena kasus ini sudah berulangkali terjadi semenjak PJ Gubernur masi sebagai Sekda Provinsi Papua, setelah itu menjadi PLH Gubernur Papua dan saat ini menjadi PJ Gubenur Papua ,kenapa tidak bisa diselesaiakan
Ini menggambarkan bahwa, terutama PJ Gub Papua kita ini tidak punya hati dan tidak mampu melaksanakan tugas beliau dengan baik
Bicara soal kekurangan anggaran atau tidak ada anggaran, bukan baru saat ini dan kenapa dibicarakan saat tutup tahun anggaran
Harus diingat bahwa, pada tangggal 26 Juli 2023 telah terjadi pertemuan antara PJ Gubernur Papua dan Para Bupati walikota se Provinsi Papua, yang di fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri. Hasil pertemuan itu menyepakati bahwa masing-masing kabupaten kota akan memberikan bantuan dana hibah pendidikan ke Provinsi untuk menjawab kebutuhan mahasiswa di luar Negeri Periode Juli – Desember 2023.
Tidak usah berkoar koar di media untuk membenarkan diri dan menghindar dari kesalahan, baik Ketua DPRP Papua yang tidak melakukan fungsi tugas Pengawasan dan Bajeting dengan baik, maupun PJ Gubernur Papua yang tidak mengawal proses kesepakatan tanggal 26 Juli 2023 lalu.
Ini menjelaskan bahwa, mereka sama sekali tidak punya hati dan niat untuk bekerja bagi kemajuan orang asli Papua di atas tanah Papua sesuai amanah Otsus.
Bukan di diamkan dari bulan Agustus hingga Desember baru bersuara. Selama 5 bulan lalu kalian buat apa ?
Akibat kelalaian kalian, sekarang mahasiswa Papua di luar negeri terancam putus kuliah dan di deportasi pulang.
Hingga saat ini saya berbicara, para orang tua mahasiswa penerima beasiswa di luar negeri sedang menyambut Natal dengan tidur di kantor Gubernur Provinsi Papua, untuk menanti jawaban nasib anak – anak mereka di luar negeri,”tutup HYU tokoh Papua yang sangat vocal untuk membela hak hak masyarakat Papua