Jakarta ( Jenderalnews.com ) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia ( DPN Gercin Indonesia ) HYU sapaan akrap dari Hendrik Yance Udam Tokoh Nasional asal Tanah Papua yang di temuai media ini di Sekretariat DPN Gercin Indonesia Jakarta Pusat (Kamis 24 Juni 2024 ) mengatakan bahwa,”Saya secara pribadi maupun atas nama Lembaga organisasi yang saya pimpimpin memberikan apresiasi kepada Partai Golkar yang sudah memberikan pikiran – pikiran kostruktifnya tentang wacana Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo untuk menjadi Presiden 3 Priode,”Kata HYU
Partai Golkar adalah Partai yang besar dan solid dan yang sudah memiliki pengalaman dalam mengelola Negara. Kalau Partai Golkar sudah berbicara dan menolak wacana Presiden 3 Priode maka sudah selesai dan wacana tersebut adalah Hoax yang ingin menciptakan kegaduahan politik di tengah pandemic Covid 19 yang menguncang Ibu Pertiwi “
Menurut Pria Hitam Manis asal Papua HYUmenjelaskan bahwa,” Wajar – wajar saja di dalam demokrasi saat ini banyak opini yang berkembang di kalangan elit -elit politik dan masyarakat akar rumput yang mendorong agar supaya Jokowi menjabat sebagai Presiden 3 Priode.
Namun kalau terus di paksakan maka akan turut merusak cinta – cita atau semangat reformasi 1998 yang telah mengulingkan Resim Orde Baru yang berkuasa selama 32 Tahun di Indonesia. Dan bahkan juga akan merusak citra Presden Jokowi yang selama ini sudah cukup bagus dalam pemimpin Indonesia.
“ Saya mencurigai ada kelompok – kolompok politik tertentu yang ingin menjebak Presiden Jokowi dalam perpolitik nasional “
Tokoh Nasional Asal Papua bercirikas Kopia merah ini berharap agar supaya para elit-elit politik yang mendorong atau mewacanakan agar ada perubuhan konstitusi untuk mendorong Presiden Jokowi untuk menjabat 3 Priode agar supaya jangan merusak demokrasi yang sudah tersusun rapi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan jangan membuat benturan politik antara Presiden dengan Rakyat,”Harap HYU
Sementara itu Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Idris Laena, menyebut, Golkar sepakat tidak perlu masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Golkar mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang sudah tegas menolak wacana itu.
Idris mengatakan, masa jabatan presiden maksimal dua periode harus dipertahankan. Sebab sudah sesuai dengan semangat reformasi.
“Karena itu, kita patut mengapresiasi sikap tegas Presiden Jokowi menolak tiga periode,” kata Idris dalam keterangannya, Selasa (22/6).
Idris menyayangkan isu wacana Jokowi tiga periode terus muncul. Apalagi reputasi Jokowi terbukti mampu bekerja dengan baik, meski dihantam pandemi Covid-19.
Selain itu Idris juga mengutip hasil survei SMRC bahwa mayoritas rakyat ingin Presiden bekerja sesuai dengan janji kepada rakyat bukan sesuai GBHN. Menurutnya, masih perlu kajian lebih lanjut perlu atau tidaknya GBHN.
Meski MPR periode sebelumnya telah merekomendasikan perlu sistem pembangunan model GBHN yang dirumuskan menjadi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Namun, bila rekomendasi itu diteruskan, menurut Idris tidak perlu sampai mengamandemen UUD 1945. Cukup melalui undang-undang saja.
“Karena juga mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia dan dengan demikian maka presiden terpilih dapat mengimplementasikan janji-janjinya dengan dibuat aturan hukum turunannya seperti, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden,” katanya.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menegaskan sikap dan komitmen Presiden Jokowi dalam menghadapi isu penambahan masa jabatan kepemimpinan. Menurut Ngabalin, Jokowi pasti tidak akan menerima hal tersebut.
“Sebetulnya sudah jelas, Pak Jokowi bukan satu, dua kali menanggapi beberapa pertanyaan mau pun apa yang disampaikan soal ini, sikap beliau jelas, maksudnya apa? orang itu jangan gampang mengubah UUD 1945,” ujar Ali saat berbincang dengan Liputan6.com lewat sambungan telepon, Senin (21/6/2021).
Keyakinian pria yang karib disapa Bang Ali ini didasari dari kesehariannya kala bekerja di Kantor Staf Presiden. Menurut dia, sebagai seorang yang sehari-harinya berdekatan dengan Presiden Jokowi, sikap dan pernyataan penolakan akan tiga periode sudah sangat jelas.
“Saya orang yang sehari-hari bekerja di kantor staf presiden, menyikapi hal tersebut artinya tidak boleh juga nanti ujung-ujungnya memberikan penilaian yang macem-macem ke presiden, padahal beliau sikap dan pandangannya sudah sangat jelas tentang masalah tiga periode ini,” jelas sosok yang umum dipanggil Ngabalin k
Hal senada di katakana oleh Dr. M. Fadjroel Rachman – Stafsus Presiden Bidang Komunikasi mengatakan bahwa,” Kami menolak Wacana Presiden 3 Periode, Jokowi Tegak Lurus terhadap Konstitusi UUD 1945 dan Amanah Reformasi 1998
Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo TEGAK LURUS Konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998. Sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1 bahwa, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”
Penegasan Presiden Jokowi menolak wacana presiden 3 periode, yang pertama pada 12/2/2019, “Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode itu, ada 3 (motif) menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja,” kata Jokowi.
Yang kedua, pada 15/3/2021, “Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode, itu yang harus kita jaga bersama. Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemic,”tegasnya ( Arief )