Jakarta.Jenderalnews.com – Tuding menuding tentang kebenaran SK DPP Partai Demokrat yang di keluarkan dan di tandatangani oleh Menteri Hukum Dan Ham semakin memanas di internal Partai Demokrat.
Partai Demokrat terancam tidak bisa mengikuti proses – proses politik pemilukada serentak yang akan di laksanakan pada tanggal 20 Desember 2020 tahun ini.
Karena salah satu syarat dalam pemilukada tersebut adalah SK terbaru DPP Partai Demokrat yang di keluarkan oleh kementrian Hukum Dan HAM serta di tanda tangani oleh Bapak Mentri Hukum Dan HAM yaitu Profesor Yasona Hamonangan Laoly
andi nujrpati
Salah satu elit Partai Demokrat yaitu Andi Nurpati Baharuddin yang di hubungi media ini untuk meminta tanggapan nya tentang pernyataan Pendiri Partai Dr Muhammad Subur Sembiring yang menyatakan bahwa SK DPP Partai Demokrat AHY tidak ada dan belum di keluarkan dari kementrian Hukum Dan Ham ,belum bisa menjawab telpon dan juga pesan singkat melalui aplikasi whatsapp tidak di jawab.
Namun pesan singkat dari aplikasi whatsapp yang telah di screen shut miliknya yang sudah beredar viral di grup whatsapp Partai Demokrat mengatakan bahwa SK nya Sudah ada.
Pandangan berbeda datang nya dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Dr.Syarifuddin Hasan, SE, M.M, M.B.A yang juga adalah wakil Ketua MRP RI seperti di kutip oleh beberapa media online mengatakan bahwa,”saat ini kepengurusan DPP Demokrat dibawah satu komando AHY sangat Solid dan terus melakukan konsolidasi di seluruh Indonesia, mengenai SK Kumham akan keluar dalam waktu dekat ini.
Hal yang sama pula di katakan Ketua Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief menyatakan bahwa,” surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kemenkumham yang ditandatangani Dirjen AHU Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar pada 19 Mei 2020.
Surat berisi dua hal, pertama, penyampaian keputusan Menkumham tentang pengesahan perubahan AD/ART Partai Demokrat, dan kedua, penyampaian keputusan Menkumham tentang pengesahan susunan kepengurusan Partai Demokrat periode 2020-2025.
Andi Arief pun menyampaikan rasa terima kasih kepada Menkumham Yasonna H. Laoly yang telah mengesahkan kepengurusan dan perubahan AD/ART hasil kongres partai.
“Mewakili kader-kader Demokrat, saya mengucapkan terimakasih kepada Pak Yasona yang telah mengesahkan kepengurusan dan perubahan AD/ART hasil kongres Maret 2020,”kantanya.
Hal tersebut mendapatkan tangapan serius dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat Dr Ir Muhamad Subur Sembiring yang di temui media beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa,”saya meminta kepada elit -elit DPP Partai Demokrat demisioner seperti Wakil Ketua MPR- RI Syarif Hasan,Andi Nurpati,dan Andi Arief untuk Jangan menyebarkan berita bohong atau hoax tentang SK DPP Partai Demokrat AHY yang sudah keluar dari Kementerian Hukum Dan Ham serta di tanda tangani oleh Bapak Mentri.
Menurut Sembiring SK DPP Partai Demokrat dari kementrian Hukum Dan Ham yang beredar di grup whatsapp Partai Demokrat tersebut saya boleh katakan itu hoax karena tidak di tanda tangani oleh Menteri Hukum Dan Ham, karena SK tersebut adalah merupakan SK koreksi pembetulan anggaran Dasar Dan Anggran Rumah Tangga Partai Demokrat karena di tandatangani oleh pejabat kementrian Hukum dan Ham setingkat Dirjen. SK Partai Politik itu harus di tanda tangani oleh Menteri Hukum dan Ham bukan setingkat Dirjen.
SK DPP Partai Demokrat tidak akan pernah keluar dan di tandatangani oleh Menteri Hukum Dan Ham sebab kongres Partai Demokrat yang memili AHY Putra Sulung SBY sebagai Ketua Umum DPP Paryai demokrat itu cacat hukum.
Saya boleh katakana kongres tersebut ilegal karena tidak sesuai dengan mekanisme organisasi di Partai Demokrat.
Saya minta kepada elit -elit Partai Demokrat demisioner jangan berkoar koar tentang SK DPP Partai Demokrat AHY yang sudah keluar dari Kementerian Hukum Dan Ham dan di tanda tangani oleh Menteri Profesor Yasona Hamonangan Laoly
Agara di tunjukan ke public supaya tidak membuat kader – kader Partai Demokrat Se Indonesia menjadi bingun.
Karena proses – proses politik pemilukada serentak seluruh Indonesia yang akan di laksanakan pada 20 Desember 2020 Tahun ini akan di mulai.
Sembiring juga berharap kepada ketua DPD Partai Demokrat dan DPC se-Indonesia untuk segera meminta kepada ketua umum DPP Partai Demokrat AHY untuk menunjukan SK DPP Partai Demokrat kehadapan publik dan kader kader Partai Demokrat se -Indonesia.
Kalau seandainya Ketua Umum DPP Partai Demokrat AHY tidak bisa menunjukkan SK Tersebut maka saya meminta kepada seluruh kader-Demokrat se -Indonesia untuk mengambil sikap politik untuk menyelamatkan Partai Demokrat dari kehancuran dengan melakukan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat,”harap Sembiring harap optimis
Reporter Sandra Charlotte