Panglima Besar Gercin Indonesia : Persoalan Papua Harus Diselesaikan Tanpah Pertumpahan Darah,Dengan Penuh Cinta dan Kedamaian

oleh manager
327 tampilan
Bagikan berita ini

Jakarta(Jenderalnews.Com )  –  Hendrik Yance Udam (HYU) Panglima Besar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Dpn Gercin Indonesia) menilai persoalan konflik Papua harus diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Dimana dipenuhi pesan cinta dan kedamaian untuk masa depan Papua.

“Kita harus dapat menyelesaikan persoalan Papua tanpa ada pertumpahan darah yang jatuh di atas Tanah Papua. Tentu harus diselesaikan dengan cara-cara yang elegan bermartabat dengan Cinta dan Kedamaian,” kata HYU tokoh muda nasional karismatik asal Tanah Papua ini, melalui rilisnya, minggu (29/05/2022) di Jakarta.

HYU yang sebelumnya hadir di HUT Kodam XVIII/Cenderwasih di Kantor Gubernur Provinsi Papua ( Selasa 17 Mei 2022) yang lalu ini, terus mengajak para anggota dan pengurus Gercin Indonesia Provinsi Papua  untuk bersatu membangun NKRI. Menurutnya, konflik di Papua diharapkan juga diselesaikan dengan dialog dan pendekatan kearifan budaya lokal  masyarakat Papua

Katanya, persoalan Papua terletak di pengelolaan kekuasaan yang ada di Papua.Yaitu saat ini yang menjadi Bupati dan Walikota, serta Gubernur di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah merupakan putra-putra terbaik Tanah Papua.”Mereka (red-pejabat) menjadi pemimpin formal tersebut, berasal dari penugasan Partai Politik.

 

Namun, saat ini Partai Politik yang mendistribusikan pemimpin-pemimpin tersebut tidak mengontrol kekuasaan yang di berikan. Sehingga para pemimpin-pemimpin tersebut tidak berkerja dengan baik untuk kepentingan Bangsa dan Negara di Tanah Papua.

“Tanah Papua terus menjadi daerah konflik, bahkan bukan hanya itu Papua juga menjadi daerah termiskin di Indonesia. Padahal Tanah Papua terkenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah.

Kalau kekayaan alam tersebut dikelola dengan baik, maka rakyat Papua akan lebih sejahtera,” tandas HYU.

“Para pemimpin tersebut harus  berwawasan nasionalis untuk meduduki jabatan kepala daerah, seperti Bupati dan Walikota dan Gubernur di Tanah Papua. Dengan cara itulah kekuasaan dapat kita kontrol dengan baik, sehingga tidak bias dalam implementasinya di Papua,” tegasnya.

HYU juga meminta kepada Partai-Partai Politik yang mengutus kader-kadernya yang menjadi Kepala Daerah Bupati dan Walikota, serta Ketua DPR dan Anggota DPR di Provinsi dan Kabupaten Kota Se Tanah Papua untuk dapat mengontrol kadernya. Sehingga mereka dapat mengelola kekuasaan dengan baik dan berkerja untuk kepetingan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Tanah Papua.

“Ayo kita bersama-sama bertangung jawab dalam menyelesaikan persoalan yang ada di Tanah Papua dengan Cinta dan Kedamaian. Sudah cukup terjadi pertumpuhan darah dan korban berjatuhan di Tanah Papua, dengan konflik politik yang berkepanjangan kita hentikan demi kemanusiaan dan peradaban di NKRI,” pungkas HYU. (red)

 

 

Berita Lainnya untuk Anda

Tinggalkan Komen