Jakarta(Jenderalnews.com) Hingga Jumat malam belum ada surat Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan Penjabat (Pj) Gubernur Papua dan 9 Pj gubernur lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia, terlebih khusus rakyat Papua diminta untuk tetap tenang dan bijak menggunakan media sosial serta menyaring informasi yang benar-benar tervalidasi.
Presiden Jokowi, Jumat 1 September 2023, saat berada di Jakarta Convention Center juga tidak memberikan keterangan ketika dikonfirmasi pers terkait 10 nama Pj Gubernur yang beredar.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN Gercin Indonesia), Hendrik Yance Udam dalam keterangan resminya mengatakan hingga Jumat malam belum ada Keppres Pj Gubernur yang dikeluarkan secara resmi. Oleh karena itu seluruh elemen masyarakat Indonesia diminta untuk tetap tenang dan menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat.
“Kami menghimbau seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya rakyat Papua di bumi Cenderawasih untuk tetap tenang dan bijak menyaring berbagai informasi, Karena informasi yang beredar tentang Penjabat Gubernur Papua belum clear dan tervalidasi. Berita yang dipublis tanpa Keppres adalah hoax dan bisa dilaporkan karena melanggar undang-undang ITE,”ungkap tokoh yang akrab disapa HYU
menginteraksi beredarnya informasi di seluruh Indonesia termasuk di Papua terkait nama-nama Penjabat Gubernur, Jumat malam, 01 September 2023.
HYU menyerukan rakyat Papua untuk tidak mudah percaya dan terprovokasi dengan berita-berita hoax. Dan sebaiknya menunggu informasi resmi yang divalidasi oleh lembaga negara yang berwenang. Surat Keppres tentang Pj Gubernur dikeluarkan Kementerian Sekretariat Negara.
“Saya serukan kepada rakyat Papua untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan berita hoax. Karena akan memperkeruh suasana sosial politik di Papua,”ujar Hendrik yang sedang berada di Jakarta dan ikut memantau perkembangan terkait nama-nama Pj Gubernur.
Tokoh nasional asal Papua itu menginformasikan bahwa ada tiga nama calon Pj Gubernur Papua yang diajukan pada sidang sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (31/8/2023) yakni Anthonius Ayorbaba Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua, Ridwan Rumasukun Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua dan Robert Simbolon Deputi Bidang Pengelolaam Batas Wilayah (BNPP).
“Dari ketiga nama tersebut. Satu orang adalah asli Papua atas nama Anthonius M Ayorbaba sedangkan dua lainnya non OAP. Oleh karena itu, kami kembali meminta bapak Presiden untuk menetapkan OAP sebagai representasi dari rakyat Papua,”pinta HYU menambahkan Anthonius Ayorbaba adalah OAP yang memiliki integritas dan bersih dari dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta tokoh nasionalis Merah Putih dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dia menekankan bahwa saat ini Papua membutuhkan figur yang benar-benar bersih untuk menjalankan roda pemerintahan. Hendrik yakin Presiden Jokowi telah mendengarkan aspirasi murni dari rakyat Papua yang menginginkan OAP sebagai Pj Gubernur.
Rakyat Papua, lanjut HYU, memahami dengan baik bahwa posisi Pj Gubernur itu jabatan karier yang terkait erat dengan eselon dan golongan dalam jabatan struktural pemerintahan sebagaimana undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pengangkatan jabatan struktural.
Namun demikian, untuk Papua perlu mempertimbangkan aspirasi dan perasaan rakyat Papua. Bila ada kemauan politik dan affirmasi terhadap OAP maka pemerintah sebaiknya menempatkan tokoh Papua dalam birokrasi yang merupakan representasi dari rakyat Papua.
“Kami yakin suara rakyat Papua didengar bapak Presiden. Soal eselonisasi dan sebagainya, tinggal kemauan politik saja dari pemerintah, semuanya bisa dilakukan,”pungkasnya.
Sebelumnya beredar nam 10 Pj gubernur di media sosial di antaranya Nana Sudjana (JawaTengah), Bey T Machmuddin untuk Jawa Barat, Hassanudin (Sumatera Utara), Sang Made Mahendra Jaya (Bali), Ridwan Rumasukun (Papua).
Kemudian, Gita Ariadi (Nusa Tenggara Barat), lalu Ayodhia Kalake (Nusa Tenggara Timur), Harrison Azroi (Kalimantan Barat), Andap Budhi Revianto (Sulawesi Tenggara), dan Bachtiar Baharuddin (Sulawesi Selatan).*