Jakarta (Jenderalnews.com) – Dinamika politik di Papua sangat memanas tentang PJ Gubernur Papua antara OAP dan non OAP pasca di tetapkannya 3 usalan nama dari DPRP ke kemendagri dan selanjutnya akan diteruskan ke Presiden
Untuk ditetapkan sebagai PJ Gubenur Papua mengantikan Lukas Enembe Gubenur Papua non aktif yang akan selesai masa jabatannya pada September 2023.
Sudah banyak tim – tim sukses bakal calon PJ Gubenur Papua yang melakukan komunikasi politik dan manuver manuver politik untuk mendukung calon kandidatnya masimg – masing
Menangapi hal tersebut Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Dpn Gercin Indonesia) HYU sapaan akrab dari Hendrik Yance Udam yang di hubungi via telpon selulernya (Selasa 16 Agustus 2023) saat berada di Jayapura Papua.
HYU mengatakan, Saya tetap yakin bahwa Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian tetap konsisten dan berkomitmen untuk menempatkan PJ Guburnur Papua adalah orang asli papua (OAP) sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua,”Kata HYU
Bapak Presiden dan Mendagri Tito Karnavian tidak akan melukai perasaan OAP dengan menunjuk Non OAP sebagai PJ Gubernur Papua karena Papua adalah merupakan pemerintahan Otsus dan wilayah integral dari NKRI.
UU Otsus tersebut kan di buat oleh Pemerintah pusat sebagai payung hukum secara konstitusi dan politik untuk memproteksi OAP dalam NKRI sebagai wilayah integral berbangsa dan bernegara
Ketika ditanya tentang ada kelompok – kelompok OAP yamg memberikan dukungan kepada non OAP untuk menjadi PJ Gubenur Papua .
Dengan santai diblik telpon selulernya HYU menjawab ,” ya hal tersebut adalah hal yang wajar dalam dinamika politik demokrasi dalam NKRI bahwa siapapun memiliki kebebasaan untuk berpendapat dihadapan public.
Bagi saya tidak masalah karena soal dukung mendukung itu merupakan hak setiap individu – individu yang sedang bermain politik praktis
Sangat disayangkan hati Nurani mereka sebagai OAP sudah tertutup dan butah karena haus akan kekuasaan mereka tidak tau dan menyadari bahwa Otsus yang diberikan ke Tanah Papua bukan diberikan secara gratis
Namun diperjuangkan dengan darah dan air mata sehingga Otsus itu boleh hadir ditanah papua sesuai dengan komitmen NKRI dalam membangun Papua. yang jauh lebih baik dari hari kemarin
Menurut HYU, hari ini saya dan teman – teman telah berjuang keras mendorong OAP untuk menjadi PJ Gubernur Papua adalah OAP namun kalau pemerintah pusat berkata lain dan tidak komitmen sesuai dengan UU Otsus
Dan menempatkan non OAP menjadi PJ Gubernur Papua,maka itu adalah kewenangan pemerintah pusat berdasarkan pertimbangan politik ,pemerintah dan hukum
Namun paling tidak rekam jejak digital kami bahwa, kami sudah berjuang keras untuk OAP jadi PJ Gubernur Papua dan kami tidak menjadi penghianat roh dari UU Otsus itu sendiri. Dan menjual hak kesulungan OAP kepada non OAP
HYU berharap agar semua komponen anak bangsa dan anak asli Papua yang hidup diTanah pPpua untuk kita memberikan dukungan kepada OAP untuk menjadi PJ Gubernur Papua.
Sehingga kita dapat hidup bersama – sama dan berdampingan dengan rukun dan damai sambil menjaga Papua sebagai Tanah Damai dan rumah besar kita dalam kerangka NKRI,”harap HYU dibalik telpon selulernya sambil menutup telpon
Senada dengan aspirasi masyarakat di Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), melalui Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, Senin 7 Agustus 2023, mengatakan Presiden Jokowi harus komitmen untuk penunjukan Penjabat Gubernur Provinsi Papua juga harus Orang Asli Papua (OAP).
Sebagaimana Presiden menunjuk Penjabat Gubernur di 3 DOB, yang semuanya dipimpin oleh orang asli Papua.
“Kita berharap Presiden bisa terus komitmen ya. Kita lihat bahwa sudah punya komitmen Presiden yang luar biasa. Dimana lewat Pj-Pj di Provinsi Papua yang ditunjuk, seperti Pj Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pengunungan. Semua adalah anak-anak Papua yang ditunjuk. walaupun eselonnya belum cukup,” katanya.
Itu menunjukkan, ucap Ketua DPR, bahwa Presiden sangat konsen mengawal atau memberikan kesempatan bagi orang asli Papua.
“Kita berharap Presiden juga konsisten sampai dengan nanti pada Pj Provinsi Papua nanti,” ungkap Jhony Banua Rouw.
Lebih lanjut ungkap Ketua DPR, pihaknya sangat percaya bahwa Presiden bisa konsisten mengawal aspirasi atau mendengar aspirasi yang disampaikan mahasiswa di Papua terkait dengan Pj Gubernur Papua harus orang asli Papua. Ini semangatnya adalah semangat Undang-undang Otsus.
“Kami sangat percaya bahwa Presiden bisa konsisten mengawal aspirasi atau mendengar aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik kita terkait dengan Pj harus orang asli Papua. Ini semangatnya adalah semangat Undang-undang OTSUS ya,” katanya.
“Dimana Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang asli Papua. Dan Pj itu adalah punya kewenangan yang hampir sama dengan Gubernur defenitif,” imbuhnya. (Red )